5 Fakta “Porno Politik” di NKRI
Definisi porno baik secara kata denotatif maupun konotatif akan berakhir dengan kesimpulan satu hal yaitu negatif. Lalu mengapa penulis menggabungkan politik dengan kata porno? . Karena politik sering diasumsikan sebagai ladang permainan kotor, sedangkan kotor itu sendiri merupakan salah satu bagian dari terjemahan kata porno.. Akan tetapi Penulis berkesimpulan bahwa perkembangan politik sekarang bukan lagi sekedar kotor semata, melainkan lebih banyak dan lebih luas diantaranya : Vulgar, mesum, asusila, dan lain sebagainya..
1. Vulgar Politik
Jaman dahulu perpolitikan banyak terjadi dibawah tanah, karena expose media yang sangat terbatas dan minim untuk diakses publik. Tapi sekarang segala media sudah tersedia, bahkan tiada detik yang terlewatkan, selalu saja ada pemberitaan yang bisa dilihat / dibaca masyarakat banyak. Hanya saja nyaris tiada sensor yang dilakukan, melainkan vulgar begitu saja. Pertengkaran / keributan / permasalahan yang diperdebatkan di depan jutaan masyarakat, kebanyakan membahas kepentingan kelompoknya masing – masing. Masih mending jika hal itu memang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia, akan tetapi tiada lain dan tiada kurang hanya tentang apa dan bagaimana mempertahankan atau bahkan merebut kekuasaan!
2. Mesum politik
Bukan hal aneh jika istilah mesum sering diartikan perbuatan terlarang baik secara norma maupun secara hukum. Tapi untuk perpolitikan, mesum itu sendiri merupakan sebuah ritual yang wajib diikuti mayoritas politisi baik dipusat maupun didaerah. Dan sudah terang benderang, banyak sekali perbuatan mesum terjadi antara yang mengawasi dan yang diawasi! Mesum antara Eksekutif dan Legislatif bagaikan tradisi yang turun – menurun setiap generasi kepemimpinan, entah sampai kapan hal itu dilestarikan, hanya saja ada satu yang saya acungkan jempol kepada Ahok (Gubernur DKI), dengan tegas dan keras menolak ajakan cumbu, rayuan mesra, belaian nikmat, bahkan kata- kata mesra untuk bermesum ria dengan DPRD DKI.. ( Bukan wakil rakyat tapi wakil siluman ). Himbauan kepada seluruh kepala daerah lainnya, jangan ragu dan harus berani mengikuti jejak Ahok!!
3. A-susila Politik
Artikata dari susila ialah sebuah sikap/ adab sopan-santun, terhormat, kelakuan baik, dan lain sebagainya. Tapi jika melihat para politisi Indonesia, rasanya minim yang memiliki perilaku yang demikian sehingga perlu ditambahkan huruf “A” didepannya, kalaupun ada beberapa tapi malah terkait kasus korupsi dibelakang hari. Bahkan pernah ada sebuah permisalan di lingkungan masyarakat yaitu, sebutkan satu saja politisi Indonesia yang murni dan bersih? Maka jawaban yang tepat ialah bagaikan mencari jarum diatas tumpukan jerami.Akan tetapi jangan pernah bertanya ke politisi / aparat hukum, karena mereka akan menunjuk hidung sendiri, sedangkan yang lain dianggap orang -orangan sawah… Mengapa demikian? karena sesama politisi / bahkan penegak hukum sudah tahu sama tahu, apa tindakan dan kelakuan asusila mereka yang tidak / belum diketahui publik. Contoh : Bagaimana susila seorang AS dan BW sebelum penetapan tersangka BG? Tapi saat Polri nyanyi dengan merdu dan riang, maka banyak pihak yang langsung mengambil gendang (DPR), seruling (MAFIA), gitar ( koruptor), dan instrumen lainnya. Sehingga terciptalah lirik indah yang berjudul ” mari kita berantas KPK “
4. Cabul Politik
Untuk yang satu ini, saya terinspirasi dari kasus rumah kaca yang diungkap hasto. Seolah – olah PDIP bagaikan korban pencabulan politik. Dan lucunya ialah, mengapa kasus tersebut baru di ungkap pasca pilpres dan penetapan tersangka idola anda wahai Hasto?. Jika diambil permisalan, ada tindakan pencabulan di sebuah transportasi umum, tapi korbannya senyum – senyum imut dan lucu (Karena Hasto cs juga demikian saat bertemu, tidak mungkin juga kan bila sambil cemberut / muka masam). Di kemudian hari yang merasa dicabuli melaporkan ke kepolisian, seharusnya Polri bertanya, kenapa baru sekarang lapornya? Kalaupun hal itu memang terjadi, berarti atas dasar suka sama suka, sehingga hukuman yang ditimpakan ialah kode etik, bukannya tentang pidana. Kalaupun tetap di proses, maka seharusnya juga kedua pihak mendapat perlakuan yang sama (tersangka)! Yang pasti pencabulan dilingkungan masyarakat umum merupakan tindakan tidak senonoh, tapi jika berkaitan dengan politik, banyak pihak yang sepertinya ikhlas untuk jadi korban, karena akan jadi senjata politik suatu saat nanti..
5. Pemerkosaan Politik
Sudah pasti bila tentang kata pemerkosaan ialah tindakan paksa. Namun untuk politik ialah berhubungan dengan rakyat Indonesia langsung. Yang dimana setiap hari disuguhkan secara paksa dagelan – dagelan politik yang sama sekali tidak ada lucunya, misalnya mereka ribut kepentingan saat harga beras naik, mereka berselisih saat rupiah melemah, mereka bertikai saat masyarakat butuh kesejahteraan yang merata. Lalu timbul dalam benak masyarakat, ” perasaan saat mencoblos mereka di pemilu bukan untuk itu, melainkan agar Indonesia maju?” Tapi mau bagaimana lagi, rakyat tetap diperkosa( dipaksa) secara politik untuk menyaksikan semua itu setiap hari. Seolah-olah mereka anggap Indonesia bagaikan negeri sinetron, sedangkan rakyat sebagai penonton yang dianggapnya hanya sekedar butuh hiburan di televisi. (benarlah yang dikatakan alm Gus Dur, DPR => taman kanak – kanak), Dari periode ke periode kelakuan politisi seperti sifat nakal, egois, dan kesemerawutan masih sama saja….
———
Sebagaimana yang kita ketahui semua ada pepatah mengatakan :
” tua ialah hal yang pasti akan terjadi, tapi dewasa merupakan sebuah pilihan”
Usia demokrasi di Indonesia bisa dikatakan cukup tua bila dibandingkan negara – negara tetangga, tapi bila bicara kedewasaan berpolitik??? Indonesia selalu mendapatkan julukan kumpulan para bocah tua nakal, sedangkan negara lain walau lebih muda demokrasinya tapi telah matang dan melangkah lebih maju untuk kepentingan rakyatnya (secara prioritas). sampai kapan rakyat Indonesia terus berharap kedewasaan demokrasi dalam berpolitik di NKRI?? Rakyat butuh perubahan positif bukannya butuh keributan negatif….
Secara pribadi saya menilai, banyak sekali kalangan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif memiliki kemampuan, kecerdasan, kecerdikan, dan kelihaian dalam bermanuver di Indonesia. Seandainya dan hanya bisa berandai-andai saja sambil melihat langit.. Jika kemampuan mereka tersebut dipergunakan untuk kerjasama saling bahu – membahu membangun Indonesia, sepertinya tidak butuh waktu lama mencapai impian seluruh rakyat Indonesia yaitu, NKRI yang maju, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur….
HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA
KOMUNISME dan materialisme dialektika
Masyarakat,Negara, dan kekuasaanfixx
PP Perkembangan Demokrasi Asia Pakistan
sri kurrotuh aini 